Peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan selaku penyidik KPK yang mengakibatkan cidera mata sebelah kiri itu, merupakan sebuah tantangan sekaligus ancaman nyata bagi dunia pemberantasan korupsi di Indonesia. Kejadian ini pun membuat opini publik kian bergulir bahwa terjadinya penyerangan itu karena terkait kasus-kasus besar yang tengah ditangani oleh KPK. Terutama kasus korupsi e-KTP yang telah membuat kerugian negara sebesar Rp. 2,3 Trilliun. Karena peristiwa itu, akhirnya membuat Presiden Jokowi angkat bicara seraya menginstruksikan pada aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus penyerangan air keras terhadap Novel. Namun, hingga kini telah terhitung seratus hari lebih semenjak peristiwa itu belum seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Padahal, sudah terdapat beberapa petunjuk, saksi-saksi yang melihat secara langsung dan juga sketsa wajah yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap Novel. Tidak hanya itu, petunjuk lainnya juga diungkapkan oleh Novel sendiri dalam sebuah wawancara di salah satu siaran televisi, bahwa terdapat oknum Jenderal Polri yang diduga memotori penyerangan terhadap dirinya. Novel tidak hanya menyebut secara sewenang-wenang mengenai keterlibatan oknum Jenderal Polri dalam memotori penyerangan itu, melainkan Ia juga menunjukkan secara serius bukti-bukti keterlibatan oknum Jenderal Polri tersebut.

Bila sudah demikian, seharusnya pihak kepolisian cepat tanggap menelusuri benar tidak nya ungkapan Novel tersebut, khususnya mengenai oknum Jenderal Polri itu agar tidak membuat masyarakat semakin menurun tingkat kepercayaan nya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sehingga anggapan masyarakat dapat ditepiskan yang berkata bahwa kepolisian hanya cepat tanggap mengusut kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil juga yang berkaitan dengan terorisme, namun sangat lamban dalam mengusut kasus-kasus besar. Sikap acuh tak acuh kepolisian dalam mengusut kasus Novel semakin menunjukkan bahwa kasus ini tidak akan diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Karena, belajar dari pengalaman masa lalu juga terdapat kasus yang menyebut oknum Jenderal Polri namun kasus itu hingga saat ini tenggelam dan tidak pernah diusut lagi oleh pihak kepolisian. Sebagai contoh kasus rekening petinggi Polri yang dikenal sebagai kasus rekening gendut mencuat saat PPATK mensinyalir adanya Jenderal polisi yang memiliki rekening tak wajar (sebagaimana dilansir oleh kompas.com). Kasus rekening gendut ini pun telah banyak menyita perhatian publik, namun hingga kini tidak pernah tahu lagi kejelasan mengenai kasus ini.

Terjadinya pengabaian terhadap kasus tertentu utama nya terhadap kasus-kasus besar itu, disebabkan penguasa dan para penegak hukum di Indonesia yang tidak pro keadilan sehingga berakibat pada penegakan hukum yang timpang. Oleh karena nya dapat dikatakan bahwa hukum seringkali tumpul pada kekuasaan dan menghujam tajam pada kaum marjinal. Kepercayaan publik harus dikembalikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bila melihat survey Indo Barometer yang mencatat tingkat kepercayaan public terhadap kepolisian lebih rendah dari pada kepercayaan public terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan jika di kalkulasikan maka angka nya sebesar 34,5 persen mengaku tidak percaya dengan kepolisian (sebagaimana dilansir oleh kompas.com 08/10/2015). Oleh karenanya, kepercayaan publik kepada para penegak hukum terutama institusi kepolisian harus mulai dipulihkan dengan mengusut kasus Novel secara fair and trial (objektif dan tidak memihak).

Jangan Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum

Problematika penegakan hukum di Indonesia kini sebenarnya terletak pada mau atau tidak nya para penegak hukum itu menegakkan hukum. Benar yang diungkapkan oleh Prof. Taverne dengan mengatakan “berikan padaku penegak hukum yang adil dan baik walau dengan undang-undang yang buruk sekalipun maka akan tercapai keadilan”. Agaknya ungkapan itu memberikan pesan pada para penegak hukum agar selalu bersifat adil dan tidak memihak dalam menangani suatu perkara apapun. Hal ini yang terjadi pada kasus Novel, bila ungkapan Novel yang mengatakan ada keterlibatan oknum Jenderal Polisi dalam penyerangan terhadap dirinya itu. Maka ungkapan itu harus diusut dengan baik dan ditelusuri kebenarannya agar tidak membuat kebingungan publik dalam memandang penegakan hukum di Indonesia. Walaupun akhirnya benar ada keterlibatan oknum Jenderal Polri dalam penyerangan itu maka Kapolri harus bertindak tegas menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepada POLRI selaku penegak hukum sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Memang, dalam menjalankan sebuah konsep negara yang berlandaskan hukum ada tiga unsur sistem hukum yang harus dipenuhi supaya hukum benar ditegakkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Lawrence Meir Friedman yakni, Pertama, struktur hukum (Legal Structure), Kedua, substansi hukum (Legal Substance), dan Ketiga, kultur hukum (Legal Culture). Persoalan mahaberat yang kita hadapi di indonesia saat ini adalah keterpurukan pada ketiga unsur sistem hukum tersebut (Achmad Ali, 2005: 1). Ketiga unsur sistem hukum itu saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Maka, jika ada salah satu sistem hukum itu yang rusak, akan berpengaruh pula pada yang lain. Misalnya terpuruk pada struktur hukum yakni institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Maka, akan berpengaruh pada kultur hukum masyarakat yang tidak taat hukum dan dominasi main hakim sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum karena ketidakpercayaan nya pada institusi penegak hukum. Hal ini harus dianggap serius karena berkaitan dengan masa depan negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

 Jalan Keluar

Bagaimanapun para penegak hukum harus bersifat objektif dan tidak memihak (fair and trial) dalam mengusut penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Jangan sampai keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat terusik dengan tidak tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Selain itu, Presiden harus membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen yang diambil dari masing-masing institusi penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil sebagai upaya untuk mengungkap kasus Novel terlebih keterlibatan Jenderal Polisi dalam kasus ini. Kemudian, POLRI dan KPK-RI harus tetap selalu bersinergi untuk saling bertukar informasi yang terkait dengan kasus Novel juga sebagai bagian dari kerjasama untuk mencegah teror yang di dominasi kasus-kasus korupsi. Dan terakhir, bagi masyarakat sipil harus terus mengawal kasus Novel sebagai fungsi check and balance agar terwujud proses penegakan hukum yang berkeadilan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here