Intelaktual – Beberapa waktu lalu kami mengirimkan surat – surat kepada kepolisian di wilayah Sumatera Utara terkait topik ini, lalu terpikirkan secara teori hukum pidana terkait judul ini. Sebelum membahas lebih jauh lagi, saya ingin sedikit membahas mengenai apa itu Penggelapan dan Audit setelah itu akan menjawab pokok permasalahan.

Apa itu Penggelapan?
Pengertian Penggelapan sebagaimana diatur 372 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara……” (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal – R. Soesilo).

Penggelapan secara singkat terdapat beberapa syarat untuk dapat terpenuhinya yaitu unsur Barangsiapa, Dengan sengaja memiliki memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangganya bukan karena kejahatan. Unsur – unsur tersebut haruslah terpenuhi secara keseluruhan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 449.K/Pid/2001 yang menyatakan “bahwa sesuai dengan asa yang dianut dalam hukum pidana (straftrechtlijk) agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (straftmaatregel) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang – undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader”.

Apa itu Audit?
Terdapat beberapa pengertian tentang Audit. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 disebutkan bahwa “audit adalah Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektiftas dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah“. Selain itu terdapat pengertian lain menurut Sukrisno Agus (Auditting Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik) “Audit atau Auditting adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut“.

Secara bebas berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, audit atau dengan kata lain disebut sebagai pemetaan, adalah suatu kegiatan untuk melihat serta menilai suatu keadaan dengan fakta sebenarnya sehingga ditemukan suatu keadaan sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Auditor yang independen. Audit terdapat pada banyak bidang ilmu salah satunya adalah Audit Keuangan.

Sedangkan Audit Keuangan menurut enskilopedia bebas merupakan penilaian atas suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (termasuk pemerintah) sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap dan disajikan secara wajar.

Perlukah dilakukan Audit Keuangan terhadap kasus Penggelapan (khususnya uang)?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama – pertama perlu diketahui termasuk delik apakah Penggelapan. Terdapat beberapa jenis Delik, yaitu Delik Aduan, Delik Biasa, Delik Formil, Delik Materiil, dan terdapat beberapa lagi jenis Delik. Namun yang ingin saya titik beratkan disini adalah Delik Materiil dan Delik Formil.

Saya mengutip dari Drs. Adami Chazawi (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & batas Berlakunya Hukum Pidana) yang menyatakan bahwa Delik Formil “Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu telah selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan itu….

…perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan suatu akibat tertentu, disebut sebagaiĀ  akibatĀ  yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubunganya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.“.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggelapan termasuk dalam Delik Formil, oleh karena itu pembuktiannya tidak memerlukan audit keuangan mengingat larangan dalam rumusan ini ialah perbuatan menggelapkan itu sendiri, ketika perbuatan menggelapkan tersebut telah selesai saat itu juga telah terjadi Penggelapan tanpa perlu dilakukan Audit Keuangan terlebih dahulu.

Audit Keuangan tidak dipersyaratkan terhadap kasus penggelapan. Audit keuangan hanya diperlukan dalam gugatan keperdataan yang memiliki tujuan agar gugatan para pihak tidak kabur dan tujuan utama dari audit keuangan dalam bidang gugatan keperdataan ialah mencari kerugian oleh penggugat tersebut benar adanya.

SHARE

Tulisan didalam Portal Intelektual ini adalah dibidang Hukum terutama Hukum Pidana, Hukum Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha, dan Hukum Pasar Modal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here